Surat Terbuka dari Tiongkok: Bongkar Resep Akhiri Polemik Ijazah Palsu Lewat Blockchain dan Hukum Siber

NusaUtaraTV.Com || Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, dari Tiongkok, saya sedang mengamati secara langsung pesatnya lompatan peradaban dan teknologi kecerdasan buatan (AI) di negara ini. Namun, di tengah kekaguman tersebut, terselip kegundahan mendalam saat membaca rentetan berita dari Tanah Air  energi bangsa kembali terkuras habis oleh kegaduhan tak berkesudahan mengenai isu keabsahan ijazah para pemimpin negara, mulai dari mantan presiden hingga wakil presiden saat ini.

Bapak Presiden, kegaduhan ini tidak produktif dan membuat bangsa kita terus jalan di tempat. Di Tiongkok, perdebatan semacam ini nyaris mustahil terjadi, sebab mereka tidak lagi mengandalkan "kertas" dan "opini", melainkan telah mengunci kepastian identitas intelektual warganya melalui sistem nasional (Xuexin) yang memadukan kekuatan hukum dan ilmu komputasi.

Sebagai akademisi, praktisi IT, dan purnawirawan Polri yang mendalami forensik digital, saya merumuskan empat solusi strategis berbasis ilmu komputasi dan hukum siber yang sepatutnya segera diadopsi negara kita, agar polemik ini menjadi sejarah masa lalu.

Satu, Kunci Identitas Lewat NIK sebagai Primary Key Absolut

Ekosistem pendidikan kita saat ini masih sangat rentan karena belum terintegrasi penuh. Ke depan, NIK (Nomor Induk Kependudukan) harus menjadi primary key absolut  tidak boleh ada satu pun entri mahasiswa di perguruan tinggi yang tidak tersinkronisasi secara real-time dengan database Dukcapil. Ini langkah awal mematikan ruang gerak pembuatan "mahasiswa fiktif".

Dua, Ubah PDDikti Jadi Immutable Ledger Berbasis Blockchain

Pangkalan data pendidikan nasional harus segera bermigrasi dari basis data konvensional menjadi immutable ledger berbasis teknologi blockchain. Setiap KRS, nilai ujian, dan status kelulusan dikunci dengan kriptografi — bersifat append-only, hanya bisa ditambah, tidak bisa diubah atau dihapus diam-diam oleh oknum maupun peretas internal kampus.

Tiga, Pasang AI dan "Honeypot" Siber untuk Jerat Mafia Ijazah

Arsitektur pendidikan harus dilindungi National API Gateway berarsitektur Zero Trust yang dikawal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dilengkapi AI pendeteksi anomali  misalnya mahasiswa dengan akumulasi SKS tidak logis atau lulus terlalu cepat. Sistem juga perlu dilengkapi honeypot (server jebakan): bila mafia ijazah mencoba meretas, mereka akan dialihkan ke server jebakan, dan rekaman aktivitasnya diekstrak lewat prinsip chain of custody yang ketat sehingga sah menjadi alat bukti digital (pro justitia) di pengadilan sesuai UU ITE.

Empat, Tegakkan Batas Studi Kedaluwarsa Tanpa Negosiasi

Secara hukum dan regulasi akademik, negara perlu meniru ketegasan Tiongkok dengan menetapkan batas waktu studi yang tidak bisa ditawar — misalnya S1 maksimal enam tahun. Jika melewati batas, sistem komputasi pusat secara otomatis mengeksekusi status drop out (DO), tanpa celah negosiasi birokrasi di tingkat kampus.

Saatnya Ubah Polemik Jadi Kepastian Biner

Bapak Presiden, saatnya kita mengubah polemik politik yang melelahkan ini menjadi kepastian biner algoritma. Melalui Instruksi Presiden untuk menyatukan infrastruktur Dukcapil, Kemendikbudristek, dan Kemkomdigi dalam satu arsitektur pengamanan siber tingkat tinggi, kita tidak hanya mengamankan ijazah, tetapi menjaga kehormatan bangsa.

Jangan biarkan Indonesia terus terpuruk dalam perdebatan administrasi masa lalu, sementara negara lain sudah berlari menguasai masa depan.

Dari Tiongkok, untuk Indonesia yang lebih maju.

Hormat saya,
Jenderal Bersahaja
DR. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom.