NusaUtaraTV.Com || Balikpapan – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi peringatan keras kepada negara dan perusahaan asing yang dinilai tidak menghargai kepentingan Indonesia. Pemerintah, kata dia, tidak ragu mengevaluasi kontrak energi dengan negara yang tidak kooperatif, bahkan membuka kemungkinan menghentikan ekspor energi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat meresmikan pengembangan proyek Jangkrik North East 6 (JNE-6) dan Lapangan Maha-South Hub di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
Bahlil menyebut kerja sama dengan perusahaan asing harus dibangun atas prinsip saling menguntungkan dan dipandang sebagai kemitraan, bukan hubungan yang merugikan salah satu pihak.
"Setiap perusahaan luar negeri yang telah masuk, bekerja dan melakukan investasi di luar negeri, itu artinya mereka adalah saudara kita," kata Bahlil.
Hubungan itu, menurutnya, harus dilandasi penghormatan terhadap kepentingan dan kedaulatan Indonesia.
"Tidak boleh ada yang untung dan yang satu rugi. Inilah asas kebersamaan kita," tegasnya.
Evaluasi kontrak, ekspor bisa dihentikan
Bahlil menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif.
"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara umumnya sama negara," kata Bahlil.
Ia juga tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor.
"Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," ujarnya.
Sebaliknya, negara yang saling menghargai akan mendapat perlakuan berbeda.
"Negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka," katanya.
Ia menambahkan, kerja sama tidak semestinya hanya dibangun saat suatu negara sedang butuh pasokan energi.
"Jangan di saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan dengan baik-baik seperti saudara," ujarnya.
Gas untuk kebutuhan dalam negeri
Bahlil menegaskan peningkatan produksi gas nasional diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Ia menyebut produksi gas berpeluang mencapai sekitar 3.000 MMSCFD pada 2028-2029.
"Ini salah satu yang kita dapatkan, maka akan kita prioritaskan sekali lagi untuk kebutuhan dalam negeri terkait dengan ketahanan energi kita," ujarnya.
Pemerintah, menurut dia, tidak ingin sumber daya energi hanya menjadi komoditas ekspor sementara kebutuhan domestik belum terpenuhi.
Kedaulatan energi
Bahlil mengaitkan kebijakan energi dengan kedaulatan negara. Indonesia, katanya, berhak menentukan kebijakan atas sumber daya alam dan energi di wilayahnya.
"Jadi kita harus mempunyai prinsip kedaulatan negara kita," kata Bahlil.
"Kemerdekaan kita bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh," ujarnya.
