NusaUtaraTV.Com, JAKARTA - Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Rakernas mengusung tema "Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera".
Hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan Ketua Umum KSPI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Dedi menegaskan bahwa buruh adalah fondasi perekonomian nasional, dan Polri berdiri di sisi pekerja bukan hanya sebagai pengaman, melainkan sebagai mitra strategis.
"Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia," ujar Wakapolri.
Polri, kata Dedi, sudah merintis Desk Ketenagakerjaan yang menangani perkara perburuhan secara langsung. Sepanjang 2025, desk ini menyelesaikan 35 perkara, 34 di antaranya lewat jalur restorative justice. Di tahun 2026, sembilan perkara sudah diselesaikan, semuanya melalui mekanisme yang sama. Yang tidak kalah penting: sebanyak 4.216 pekerja terdampak PHK berhasil difasilitasi untuk kembali bekerja.
"Polri berkomitmen untuk terus membersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi agar tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara humanis dan berkeadilan," kata Komjen Dedi.
Dedi juga mendorong kalangan buruh untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
Rakernas KSPI 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi antara buruh, pemerintah, dunia usaha, dan Polri.
"Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat. Untuk itu, sinergi antara Polri dan buruh harus terus diperkuat," pungkas Wakapolri.
