NusaUtaraTV.Com || BALIKPAPAN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menahan seorang tersangka berinisial DN dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Bekokong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp4.168.554.186,72 atau sekitar Rp4,16 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim Kombes Pol Dicky Ario Yustisianto mengatakan, DN ditahan pada Selasa (17/11/2026). Penahanan itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/6/XI/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026.
Diperiksa kesehatan, didampingi penasihat hukum
Sebelum dimasukkan ke ruang tahanan, DN menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan, didampingi penasihat hukumnya. Setelah dinyatakan sehat, penyidik membawa DN ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kaltim.
"Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke rumah tahanan," ujar Dicky, Rabu (18/11/2026).
Proyek APBD 2024
Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, yang memakai APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyidikan dimulai sejak 1 April 2026 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IV/2026/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Kaltim. DN ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juli 2026 melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/16/VII/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus. Penyidik menyebut penahanan mempertimbangkan kepentingan penyidikan dan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Kerugian negara Rp4,16 miliar
Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, mengatakan, berdasarkan penghitungan, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.168.554.186,72.
"Total kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I ini mencapai Rp4.168.554.186,72," ujar Kadek.
Penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 secara menyeluruh.