NusaUtaraTV.Com || JAKARTA - Polri memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Program ini mengandalkan Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN adalah program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Pelaksanaannya melalui Korbinmas Baharkam Polri, bersama pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, dan dunia usaha.
Polri sebagai Fasilitator
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan. Polri memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapat pekerjaan.
"Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat," kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, pengangguran butuh keterlibatan banyak pihak. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang setengah pengangguran. Karena itu, POLIRAN tidak hanya lewat bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bhabinkamtibmas Jadi Ujung Tombak
Bhabinkamtibmas mendata pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan mereka, dan memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing. Warga yang belum punya keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK atau lembaga pelatihan. Polri juga membantu layanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan SKCK.
"Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Perhatian khusus diberikan kepada korban PHK yang kehilangan penghasilan dan penyandang disabilitas yang selama ini terbatas aksesnya ke kesempatan kerja. Di setiap job fair POLIRAN, Polri mendorong akses khusus bagi penyandang disabilitas dan mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja inklusif sesuai kompetensi.
Disesuaikan Potensi Daerah
POLIRAN dikembangkan secara tematik sesuai potensi ekonomi daerah:
- Jawa Barat: penyerapan tenaga kerja secara luas.
- Jawa Tengah: pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial.
- Jawa Timur: sektor ketahanan pangan.
- Bali: sektor pariwisata.
- Batam dan Kepulauan Riau: sektor maritim dan kawasan industri.
"Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja," jelas Rudy.
Awasi Calo dan Pungli
Polri memastikan program ini diawasi untuk mencegah percaloan, pungutan liar, dan penyalahgunaan informasi lowongan kerja. Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak yang memanfaatkan kebutuhan mereka.
*Ukuran: Yang Benar-Benar Bekerja*
Rudy menekankan, keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari banyaknya peserta job fair atau lowongan yang tersedia, melainkan dari jumlah warga yang benar-benar terserap ke dunia kerja. Data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau lewat sistem pendataan dan dievaluasi berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
"Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN," tegasnya.