NusaUtaraTV.Com || BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah Polri membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Program yang dijalankan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri itu diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran dikemas dalam job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Pengangguran dan kamtibmas
Kapolri menegaskan Polri tidak bisa melihat pengangguran semata sebagai masalah ekonomi, sebab angka pengangguran yang tinggi berkaitan dengan persoalan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas kamtibmas.
"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, POLIRAN bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang lebih mengedepankan pencegahan lewat pemberdayaan masyarakat.
Dari Banten jadi gerakan nasional
Program ini sebelumnya dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Lewat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.
Kapolri menegaskan POLIRAN tidak mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun swasta. Polri berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan warga yang membutuhkan pekerjaan, melalui informasi lowongan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja.
Tegas soal percaloan dan pungli
Kapolri juga menyoroti praktik percaloan dan pungutan liar yang menghambat warga mendapatkan pekerjaan. Ia menegaskan setiap warga berhak atas rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas praktik ilegal.
"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!" tegas Kapolri.
Warga yang menemukan percaloan, baik oleh pihak luar maupun oknum di perusahaan, diminta melapor lewat Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, atau petugas pengamanan internal perusahaan. Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda mengambil langkah tegas terhadap praktik tersebut.
"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," ujarnya.
POLIRAN disebut sebagai implementasi semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Program ini diharapkan memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan publik terhadap Polri.
Pejabat yang hadir
Peluncuran dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung. Hadir pula Wamendagri Akhmad Wiyagus (mewakili Mendagri), Irjen Kementerian P2MI Sandi Nugroho (mewakili Menteri P2MI), Ketua BNSP Syamsi Hari, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan (mewakili Gubernur).
Dari Polri hadir Kabaharkam, Astamaops, Kakorbinmas, Kakorsabhara, Kadiv Humas, dan Kadiv Propam, bersama unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan.
