NusaUtaraTV.Com || Balikpapan, – Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., menyambut positif rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Ia berharap kebijakan tersebut segera direalisasikan agar para pegawai mendapatkan kepastian status dan masa depan pekerjaan.
Menurut Rahmad Mas'ud, peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu merupakan langkah yang lebih baik dibandingkan mempertahankan skema paruh waktu. Bahkan, ia berharap pemerintah dapat memberikan status kepegawaian yang lebih pasti bagi mereka.
“Kita berdoa kalau bisa jadi pegawai negeri tetap lebih bagus,” kata Rahmad Mas'ud seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Balai Kota Balikpapan, Selasa (10/11/2026).
Rahmad Mas'ud mengatakan, persoalan pembiayaan tidak seharusnya menjadi penghalang apabila kebijakan tersebut memang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja para pegawai.
Menurut dia, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab anggaran. Hal yang paling penting adalah para pegawai bisa menjalankan tugas secara optimal tanpa dibayangi ketidakpastian status pekerjaan.
“Mau daerah, mau pusat, yang penting pegawai negeri bisa bekerja dengan baik dan punya masa depan. Yang betul-betul bisa dia nantikan,” ujarnya.
Ia menilai, sistem kontrak yang masih melekat pada status PPPK paruh waktu membuat pegawai belum sepenuhnya memiliki kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka.
“Kalau kontrak-kontrak kan enggak jelas ini,” katanya.
Karena itu, Rahmad berharap peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu dapat menjadi jalan keluar bagi para pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan.
“Nah, kita berharap kalau bisa menjadi tenaga tetap jauh lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan tersebut seusai rapat finalisasi pembahasan persoalan kepegawaian bersama DPR RI dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut semula direncanakan untuk tenaga pendidikan, khususnya guru. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan perhitungan lebih lanjut, pemerintah memutuskan memperluas cakupan pengangkatan kepada sejumlah kelompok profesi lainnya.
Selain guru, kebijakan itu juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian status kepegawaian bagi para PPPK paruh waktu sekaligus memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
