NusaUtaraTV.Com || JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dibangun lewat keberanian mengungkap kebenaran, bukan dengan menutupi kesalahan.
Pesan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut ia memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
"Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum," ujar Suyudi.
*mpat tersangka
Kapolri menjelaskan, perkara ini ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda.
Perkara bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada 2025 hingga 2026 tanpa permohonan resmi penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah itu.
Dugaan penyimpangan mencakup perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Semuanya masih dalam proses pembuktian hukum.
28 saksi, enam ahli
Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi ditentukan oleh komitmen menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang dalam institusi sendiri.
"Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar kewenangan kepolisian tetap sesuai aturan, dan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota Komisi III atas masukan dan fungsi pengawasannya.
"Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama," kata Suyudi.
Dugaan makar terpisah
Selain perkara penyadapan, Polri menyelidiki secara terpisah dugaan tindak pidana makar. Kapolri menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya makar. Dugaan itu masih perlu pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Menutup paparannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
"Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal," pungkasnya.
