NusaUtaraTV.Com, SAMARINDA — Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/5/2026), di Gedung Olah Bebaya, kawasan Rumah Dinas Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama" itu dihadiri sekitar 400 peserta dari unsur pemerintah, TNI-Polri, organisasi buruh, dan dunia usaha.
Selain Kapolda, tampak hadir Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas'ud, Danrem Kolonel Rahyanto Edy Yuniarto, dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Hendri Umar, bersama sejumlah pejabat daerah dan perwakilan serikat pekerja.
Gubernur: Buruh Adalah Tulang Punggung Ekonomi
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa May Day bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momen untuk menghargai nyata peran kaum pekerja.
"Peringatan May Day 2026 menjadi momentum penting untuk menghargai perjuangan dan kontribusi buruh terhadap perekonomian bangsa," kata Rudy.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. "Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha, agar tercipta iklim yang adil dan kondusif," ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya diukur dari upah, tetapi juga mencakup keamanan kerja, perlindungan sosial, keselamatan di tempat kerja, dan hubungan industrial yang sehat.
Polri Dukung Hubungan Industrial yang Harmonis
Kehadiran Kapolda Endar Priantoro mencerminkan dukungan institusi Polri terhadap terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kaltim. Polda Kaltim menyatakan kehadirannya sebagai bentuk komitmen mendukung keselarasan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Isu Buruh Kaltim
Di sela peringatan, sejumlah serikat pekerja menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian PHK sepihak, perbaikan upah, penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penguatan pengawasan terhadap praktik outsourcing yang dinilai masih banyak pelanggaran.
Pemprov Kaltim menyatakan akan terus mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan peningkatan kompetensi sebagai respons atas tantangan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah geliat pembangunan IKN. (red)
