NusaUtaraTV.Com || JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modus. Mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Pengungkapan ini disampaikan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Hadir Direktur Ditipid PPA-PPO Brigjen Pol. Nurul Azizah, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.
Nurul menyebut TPPO sebagai kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modusnya kian berkembang dengan memanfaatkan media sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Lima perkara itu tercatat dalam lima laporan polisi dengan 13 tersangka.
"Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul.
Lima perkara
Perkara pertama menyangkut penempatan PMI nonprosedural ke Arab Saudi. Seorang perempuan berinisial M dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga bergaji Rp1.200.000 dan berangkat pada Agustus 2024. Pada Februari 2026, keluarga menerima kabar korban meninggal dunia. Lima tersangka ditetapkan, terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, dan pihak perusahaan yang diduga terlibat pengurusan dokumen dan visa.
Perkara kedua, tujuh perempuan dari sejumlah daerah dijanjikan kerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri lewat jalur Singapura dan Turki. Keberangkatan mereka digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang menjadi tersangka.
Perkara ketiga berupa pengantin pesanan. Para korban dijanjikan dinikahkan dengan warga negara China, dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta. Penyidik menemukan dugaan jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirim ke agen di China sebagai katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan. Tiga korban teridentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan.
Perkara keempat, lima WNI diduga direkrut lewat WhatsApp dan Telegram untuk bekerja di perusahaan tambang Rusia sebagai tenaga logistik, keamanan, dan medis, dengan gaji USD 3.000 dan bonus kontrak USD 10.000. Kenyataannya mereka diduga dipekerjakan sebagai militer bayaran. Tersangka berinisial MI diduga memperoleh USD 1.000 untuk tiap orang yang direkrut, melalui dompet aset kripto.
Perkara kelima, perekrutan lewat TikTok, Facebook, dan Instagram dengan bonus bergabung USD 35.000 (sekitar Rp620 juta), gaji USD 3.000 per bulan, dan biaya berangkat gratis. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat sudah berangkat ke Rusia dan tiga berhasil dicegah. Tersangka IG dan HS telah ditahan.
Izin perusahaan dicabut
Guritno menjelaskan, Kementerian P2MI telah mencabut izin PT Alpa Nusantara Perdana (PT ANP), perusahaan yang disebut dalam perkara pertama. Pada 30 September 2025 perusahaan itu sempat dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan penempatan, yang diakhiri 17 November 2025 dengan masa pengawasan 12 bulan. Pada Februari 2026 muncul pengaduan baru, dan PT ANP diduga kembali memfasilitasi visa kerja korban yang namanya tidak tercantum dalam data perusahaan ke kementerian. Izin dicabut lewat keputusan menteri tertanggal 10 September 2026.
"Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia," jelas Guritno.
Jerat hukum dan imbauan
Para tersangka dijerat antara lain Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Polri juga akan menelusuri perekrut, pembiaya, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.
Yolanda mengingatkan, tawaran menjadi tentara asing dengan gaji dan bonus besar bisa masuk kategori perdagangan orang bila direkrut dengan tipu muslihat dan mengeksploitasi kerentanan ekonomi.
"Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor," tegas Yolanda.
Masyarakat diminta berangkat lewat jalur resmi, memakai perusahaan penempatan terdaftar, memastikan ada kontrak kerja, asuransi, dan visa kerja yang sesuai, serta tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kepada perekrut.
