https://nusautaratv.com/
Tutup Menu
21 Nov 2026

Rp60,1 Triliun dari Dompet Digital: Kripto hingga Belanja Online, Negara Panen Pajak

noeh21
      
NusaUtaraTV.Com || JAKARTA - Setiap klik belanja online, transaksi kripto, hingga pinjaman fintech kini ikut menyumbang kas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun sejak mulai dipungut pada 2020 hingga 31 Oktober 2026.
 
Angka itu berasal dari empat sumber. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi penyumbang terbesar dengan Rp46,36 triliun. Berikutnya Pajak SIPP Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, dan pajak aset kripto Rp2,23 triliun.
 
Dari kripto, DJP mengumpulkan PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar. Setoran tahunannya naik dari Rp246,54 miliar pada 2022 menjadi Rp796,74 miliar pada 2025. Sepanjang Januari-Oktober 2026, setoran kripto tercatat Rp341,61 miliar.
 
Pajak fintech terdiri atas PPN dalam negeri Rp3,24 triliun, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman Rp1,53 triliun, dan PPh Pasal 26 Rp728,28 miliar.
 
Di sektor PMSE, setoran PPN terus tumbuh: Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025. Sepanjang Januari-Oktober 2026 sudah Rp10,69 triliun. Hingga akhir Oktober, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN.
 
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
 
"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," kata Bimo dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).
 
Ia menegaskan, langkah itu bertujuan menjaga kontribusi sektor digital bagi negara.
 
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," tutur Bimo.
 
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas