https://nusautaratv.com/
Tutup Menu
20 Nov 2026

Satu Payung Hukum untuk Penyadapan: Yehu Wangsajaya Dorong Lahirnya UU Penyadapan Nasional

noeh21
Foto Ilustrasi: poster tentang perlunya Undang-Undang Penyadapan Nasional, karena kewenangan menyadap saat ini masih tersebar di banyak aturan dan pengawasannya berbeda-beda.
      
NusaUtaraTV.Com || JAKARTA - Siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, dan siapa yang mengawasinya? Menurut pemerhati keamanan dan ketahanan nasional Irjen Pol (P) Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom., Indonesia belum punya jawaban tunggal atas pertanyaan itu. Ia menilai sudah saatnya negara membentuk Undang-Undang Penyadapan Nasional.
 
Kewenangan tersebar di banyak aturan
 
Yehu menjelaskan, hingga kini Indonesia belum memiliki satu undang-undang yang menjadi payung hukum tunggal bagi seluruh lembaga negara yang berwenang menyadap atau mengintersepsi komunikasi. Kewenangan itu tersebar di berbagai undang-undang sektoral, antara lain UU Intelijen Negara, UU KPK, UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU ITE, serta sejumlah regulasi terkait lainnya.
 
Akibatnya, kata Yehu, standar kewenangan, prosedur, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak privasi warga berbeda-beda antarlembaga. Ia mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan penyadapan sebagai pembatasan hak asasi manusia, sehingga harus punya dasar pengaturan yang kuat dalam undang-undang.
 
Ancaman makin kompleks
 
Di era digital, menurut Yehu, ancaman keamanan nasional kian beragam: terorisme, kejahatan siber, narkotika transnasional, pencucian uang, perdagangan orang, spionase digital, infiltrasi asing, hingga kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI). Negara membutuhkan instrumen penyadapan yang efektif, tetapi wajib menjamin hak privasi warga yang dijamin UUD 1945.
 
Tanpa kerangka hukum nasional yang terintegrasi, Yehu memetakan sejumlah potensi masalah:
- tumpang tindih kewenangan antarlembaga;
- perbedaan standar operasional penyadapan;
- potensi penyalahgunaan kewenangan;
- ketidakpastian hukum dalam penggunaan hasil sadapan;
- lemahnya pengawasan dan akuntabilitas;
- potensi pelanggaran hak asasi manusia.
 
Enam pertanyaan akademik
 
Yehu merumuskan enam pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab:
1. Apakah pengaturan penyadapan yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral sudah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam negara hukum demokratis?
2. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak privasi warga?
3. Apakah mekanisme perizinan, pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban saat ini sudah memenuhi prinsip necessity, proportionality, legality, accountability, dan human rights protection?
4. Seperti apa model pengawasan yang ideal agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangan?
5. Apakah Indonesia memerlukan satu Undang-Undang Penyadapan Nasional sebagai payung hukum tunggal?
6. Bagaimana mengharmonisasikan kewenangan penyadapan antara lembaga penegak hukum, intelijen, dan keamanan negara agar efektif, terkoordinasi, dan akuntabel?
 
Cermin dari negara maju
 
Sebagai pembanding, Yehu menyebut praktik di sejumlah negara:
- Amerika Serikat: Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) untuk penyadapan kepentingan intelijen, diawasi pengadilan khusus FISA Court.
- Inggris: Investigatory Powers Act 2016, mengatur penyadapan, pengumpulan data komunikasi, dan retensi data, dengan pengawasan independen.
- Jerman: G-10 Act, membatasi dan mengawasi ketat penyadapan oleh badan intelijen demi melindungi privasi warga.
- Australia: Telecommunications (Interception and Access) Act, mengatur kewenangan, izin, tata cara, pengawasan, penggunaan, dan penyimpanan hasil sadapan.
- Kanada: pengaturan ketat lewat Criminal Code, dengan persetujuan yudisial sebelum penyadapan.
 
Tujuh harapan untuk UU Penyadapan Nasional
 
Yehu menyimpulkan, Indonesia perlu undang-undang yang:
- menjadi payung hukum tunggal bagi seluruh lembaga;
- menyeragamkan standar penyadapan nasional;
- menjamin kepastian hukum;
- memperkuat keamanan nasional;
- melindungi hak privasi warga negara;
- mencegah penyalahgunaan kewenangan;
- memperkuat akuntabilitas dan pengawasan negara.
 
Menurut Yehu, keamanan nasional yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan seimbang dalam satu kerangka hukum nasional yang modern, transparan, dan akuntabel. Ia menutup dengan pesan agar masyarakat tetap cerdas digital, waspada, dan terus hidup bersahaja.
 
Yehu Wangsajaya adalah pemerhati keamanan dan ketahanan nasional, futurolog, dan inovator IT, yang dikenal dengan julukan "Jenderal Bersahaja". Ia penulis buku Meningkatkan Kewaspadaan Nasional terhadap Proxy War.
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas