NusaUtaraTV.Com || JAKARTA,– Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, merespons munculnya wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan.
"Bisa saja itu, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, bisa saja aspirasi tersebut dipertimbangkan," kata Kamrussamad di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Lewat Bamus dan Komisi III
Kamrussamad menjelaskan, DPR memiliki mekanisme kelembagaan yang harus dilalui sebelum Pansus resmi dibentuk. Usulan pengawasan strategis umumnya diproses lebih dulu melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Ia menyebut pengawasan terhadap Polri berada di lingkup kerja Komisi III DPR RI.
"Di DPR ada mekanisme Bamus namanya, Badan Musyawarah. Lalu kemudian, yang menjadi mitra komisi, mitra Polri itu ada di Komisi III, yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi tersebut, biasanya diserahkan kepada komisi terkait," ujarnya.
Panja atau Pansus
Menurutnya, tingkat pengawasan DPR disesuaikan dengan urgensi dan ruang lingkup masalah. Jika cukup diselesaikan dalam lingkup mitra kerja Komisi III, DPR biasanya membentuk Panitia Kerja (Panja).
Namun, jika persoalan dipandang kompleks dan bersinggungan dengan berbagai sektor di luar hukum dan keamanan, pembentukan tim pengawas lintas komisi dalam bentuk Pansus sangat dimungkinkan.
"Jika dipandang harus melibatkan komisi, atau lintas komisi, atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan Panja, ataupun tingkatan Pansus," tandasnya.
Latar Kasus
Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi tidak ditahan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi.
"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ucap Asep.
Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu disebut menyasar elite partai politik, aktivis, hingga media.
