Nustar TV
nusautaratv.
com, BALIKPAPAN - Rencana operasional puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan mulai diperhitungkan dalam dinamika kebutuhan pangan daerah. Bank Indonesia mengingatkan agar pemenuhan bahan pangan untuk program tersebut tidak menyerap pasokan dari pasar tradisional karena berpotensi memengaruhi harga komoditas di masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan kebutuhan pangan untuk program MBG cukup besar jika dihitung dari jumlah penerima manfaat di setiap dapur.
Di Balikpapan sendiri direncanakan terdapat sekitar 65 dapur MBG. Setiap dapur diperkirakan melayani sekitar 3.000 orang.
“Kalau dihitung saja, satu dapur melayani sekitar 3.000 orang. Artinya kebutuhan beras, telur, ayam, dan bahan pangan lainnya tentu cukup besar,” ujar Robi.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan pangan dalam jumlah besar tersebut berpotensi memengaruhi harga komoditas apabila seluruh pasokan diambil dari pasar tradisional.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dipenuhi melalui kelompok binaan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kelompok binaan tersebut berasal dari berbagai sektor produksi pangan, mulai dari peternak ayam, produsen telur, hingga petani hortikultura yang menghasilkan berbagai jenis sayuran.
“Banyak OPD punya binaan, ada peternak ayam, produsen telur, juga hortikultura seperti sayur-sayuran. Itu yang akan dilink-kan dengan kebutuhan MBG,” katanya.
Skema tersebut disepakati dalam pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Bank Indonesia.
Melalui skema tersebut, kebutuhan pangan dapur MBG diharapkan dapat dipenuhi langsung dari kelompok produsen binaan pemerintah tanpa mengganggu pasokan yang beredar di pasar tradisional.
Saat ini dari rencana sekitar 65 dapur MBG di Balikpapan, baru sekitar 29 dapur yang telah aktif beroperasi.
Bank Indonesia menilai pengaturan sumber pasokan pangan tersebut penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara meningkatnya kebutuhan pangan program MBG dengan ketersediaan komoditas bagi masyarakat.
Di sisi lain, BI mencatat inflasi Kota Balikpapan pada Februari 2026 berada di kisaran 0,7 persen secara bulanan. Inflasi tahunan terlihat meningkat antara lain dipengaruhi faktor perbandingan setelah berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimistis inflasi daerah dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sekitar 2,5 persen ±1 persen sepanjang tahun ini.
