Nustar TV
nusautaratv.
com, BALIKPAPAN - Penurunan alokasi anggaran pada 2026 mendorong Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melakukan penyesuaian arah program. Dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas, fokus kebijakan bergeser pada layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp65 miliar pada 2025, kini berkurang menjadi sekitar Rp34 miliar. Penurunan ini berdampak pada ruang gerak program, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik.
Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar, menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan menempatkan program prioritas pada sektor yang memberi manfaat langsung.
“Dalam kondisi anggaran seperti ini, kami arahkan kegiatan pada yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pasar murah dan pemeliharaan pasar,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Dari total anggaran yang tersedia, sebagian besar terserap untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai yang mencapai sekitar Rp30 miliar. Sementara itu, alokasi untuk pemeliharaan pasar tercatat sekitar Rp3,5 miliar yang digunakan untuk menopang operasional 12 pasar.
Keterbatasan tersebut membuat tidak ada program pembangunan fisik baru pada tahun ini. Seluruh kegiatan difokuskan pada menjaga fungsi fasilitas yang sudah ada agar tetap berjalan.
Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada pos perjalanan dinas yang dipangkas menjadi Rp150 juta, dari sebelumnya Rp300 juta.
Dalam kondisi tersebut, Disdag tetap menjalankan peran dalam menjaga stabilitas harga melalui program pengendalian inflasi daerah. Kegiatan seperti pasar murah dan pangan murah menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Haemusri, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Ke depan, kegiatan ini idealnya bisa dilakukan lebih rutin, tidak hanya pada momen tertentu,” imbuhnya.
Dengan penyesuaian yang dilakukan, Disdag Balikpapan berupaya menjaga keberlanjutan layanan publik di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus tetap mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
