NusaUtaraTV.Com || BALIKPAPAN, Kepemimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan resmi berganti. Ir. Andi Muhammad Yusri Ramli, S.T., M.T. kini memimpin instansi yang berperan strategis dalam pelayanan perizinan dan pengembangan investasi di Kota Beriman itu.
Andi menggantikan Hasbullah Helmi, A.P., M.Si., yang kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan.
Pergantian ini bagian dari rotasi 17 pejabat di lingkungan Pemkot Balikpapan yang dilantik pada 26 Oktober 2026. Sebelumnya, Andi menjabat Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Peralihan tampuk pimpinan ditandai dengan acara pisah sambut yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Jajaran DPMPTSP menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hasbullah Helmi selama memimpin dinas tersebut.
Pelayanan Jadi Perhatian Utama
Andi Yusri menyebut peningkatan kualitas pelayanan sebagai perhatian utamanya di jabatan baru.
"Peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan perizinan, serta penguatan inovasi menjadi hal penting dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif," ujarnya.
Menurut dia, DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak boleh dipandang sekadar tempat mengurus administrasi. Keduanya harus menjadi bagian dari ekosistem yang menopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
"Dengan demikian, keberadaan DPMPTSP dan MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Investasi Balikpapan Rp27,25 Triliun
Tuntutan itu muncul karena investasi punya kontribusi besar bagi perekonomian kota. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DPMPTSP Balikpapan 2025, realisasi penanaman modal pada 2025 mencapai Rp27,25 triliun. Angka itu jauh di atas realisasi investasi Kota Samarinda yang tercatat Rp4,59 triliun pada periode yang sama.
Data Satu Data Kota Balikpapan merinci realisasi 2025 per triwulan: Rp5,26 triliun (triwulan I), Rp4,3 triliun (II), Rp10,27 triliun (III), dan Rp7,42 triliun (IV).
Dari sisi layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan DPMPTSP tercatat 95,62 pada 2025.
Andi menegaskan capaian itu harus jadi pijakan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar angka kinerja. Ia menekankan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional, apalagi Balikpapan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
"Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional menjadi kebutuhan yang harus terus ditingkatkan seiring perkembangan Kota Balikpapan," ujarnya.
MPP Jadi Ujung Tombak
Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan MPP Balikpapan. Saat ini MPP melayani 27 instansi, dengan DPMPTSP menempati sejumlah loket.
Layanan DPMPTSP meliputi perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, konsultasi, pengaduan, pendampingan Online Single Submission (OSS), hingga Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
MPP dirancang mengintegrasikan berbagai layanan publik agar masyarakat dan pelaku usaha mendapat layanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu lokasi. Andi pun mendorong pengembangannya mengikuti kebutuhan warga dan dunia usaha, termasuk lewat teknologi dan inovasi.
Menurutnya, transformasi layanan tidak berhenti pada digitalisasi. Masyarakat tetap harus mendapat pendampingan saat menemui kendala dalam proses perizinan.
"Keberadaan DPMPTSP dan MPP harus terus dioptimalkan agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan," kata Andi Yusri.
Ia juga menekankan soliditas internal. Keberlanjutan program, katanya, tidak bisa bergantung pada pimpinan saja, tetapi butuh kolaborasi seluruh jajaran dan pemangku kepentingan.
Dengan kepemimpinan baru, DPMPTSP diharapkan mampu menjaga capaian investasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan perizinan, dengan kemudahan berusaha yang berjalan seiring pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Sementara itu, Hasbullah Helmi kini menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Diskominfo Kota Balikpapan. Pergantian ini bagian dari penataan organisasi Pemkot untuk memperkuat program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
