Nustar TV
nusautaratv.
com BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan mulai menata ulang operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi kendala utama di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Wali Kota Bagus Susetyo mengatakan pembenahan sistem IPAL kini menjadi prioritas karena masih ditemukan dapur yang membuang limbah langsung ke saluran terbuka. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi operasional.
“Yang paling utama sekarang IPAL. Banyak dapur limbahnya langsung dibuang ke saluran. Ini yang harus segera dibenahi,” kata Bagus, Selasa (14/4/2026).
Menurut dia, persoalan limbah tidak bisa disamaratakan karena bentuk dan lokasi dapur MBG di Balikpapan berbeda-beda. Ada dapur yang berdiri di lahan cukup luas, namun ada pula yang beroperasi di ruko maupun rumah tinggal.
Sebab itu, pemerintah kota tidak akan memakai satu model IPAL untuk semua dapur. Pemkot bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan balai teknis dari kementerian terkait tengah menyiapkan standar yang lebih fleksibel sesuai kondisi lapangan.
“Kita siapkan beberapa opsi desain IPAL. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dapur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan tersebut tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga agar operasional dapur MBG yang sempat terkendala bisa kembali berjalan. Sebab setiap dapur melibatkan puluhan relawan dan melayani penerima manfaat setiap hari.
Menurut Bagus, satu dapur rata-rata melibatkan 40 hingga 50 relawan. Ketika operasional tersendat akibat belum terpenuhinya persyaratan, dampaknya ikut dirasakan relawan maupun penerima program.
“Kasihan relawannya. Anak-anak yang menerima manfaat juga terdampak. Makanya kita ingin solusi cepat,” ungkapnya.
Selain IPAL, pemerintah juga menyoroti dua syarat lain yang harus dipenuhi pengelola dapur, yakni sertifikat laik higiene sanitasi dan dokumen kelayakan pendukung lainnya. Namun, Bagus menilai persoalan IPAL tetap paling mendesak karena berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar.
Pemkot Balikpapan kini mendorong seluruh pengelola SPPG segera menyampaikan komitmen pembangunan IPAL, baik melalui pengajuan resmi maupun penyusunan rencana teknis. Standar yang tengah disusun nantinya juga akan memuat perkiraan biaya agar pengelola memiliki gambaran jelas sebelum membangun fasilitas tersebut.
Ia menambahkan, program MBG perlu berjalan beriringan dengan standar sanitasi dan lingkungan yang baik. Karena itu, percepatan penataan dapur menjadi fokus agar distribusi makanan tetap berlangsung tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Saat ini, dari total 18 dapur MBG di Balikpapan, sebagian masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Pemerintah berharap setelah standar IPAL selesai dirumuskan, operasional seluruh dapur bisa berjalan lebih tertib dan seragam.
