NusaUtaraTV.Com, SAMARINDA - Bumi Etam mencatat sejarah baru bagi dunia pers Kalimantan Timur. Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, resmi mengukuhkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) PJI Kalimantan Timur, Kamis (20/8/2026). Tepat di Hari Ulang Tahun ke-28 PJI, Jerison Togelang sah menjadi pimpinan tertinggi PJI Kaltim periode 2026–2030 menjadikan momen ini ganda maknanya: perayaan kelahiran PJI sekaligus kelahiran kepengurusan baru di Kalimantan Timur.
Puncak acara ditandai penyerahan bendera pataka PJI dari Hartanto Boechori kepada Jerison Togelang simbol estafet kepemimpinan sekaligus amanah besar menjaga marwah pers di Kalimantan Timur. Rangkaian prosesi ditutup dengan pemotongan tumpeng, sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-28 PJI. Tumpeng dipotong oleh Jerison Togelang, lalu diserahkan kepada Hartanto Boechori, sebelum akhirnya diserahkan kepada sang istri, Susy, yang selama ini setia mendampingi perjuangannya membesarkan PJI.
Prosesi digelar di Gedung UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, dihadiri jajaran pengurus PJI, insan pers dari berbagai media, mitra organisasi, serta perwakilan Forkopimda Kaltim, termasuk orang nomor dua di Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Janu Satria.

Orasi Ilmiah: Jurnalisme di Ambang Disrupsi 2030
Rangkaian pelantikan turut dimeriahkan orasi ilmiah dari Irjen Pol (Purn) DR. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom. sosok yang di kalangan insan pers dan Forkopimda Kaltim lebih dikenal dengan julukan "Sang Jenderal Bersahaja". Ia membawakan orasi bertajuk "Episentrum Disrupsi Jurnalisme 2030: Restrukturisasi Media, Ancaman Kecerdasan Buatan, dan Strategi Resiliensi di Era Sintetis".
Yehu Wangsajaya menegaskan dunia pers global tengah menghadapi disrupsi eksistensial paling radikal sejak mesin cetak Gutenberg, didorong konvergensi dominasi media sosial berbasis algoritma visual dan kematangan Kecerdasan Buatan Generatif (GenAI). "Jurnalisme sebagai institusi sosial tidak akan mati, namun pekerjaan jurnalis tradisional yang berfokus pada pelaporan komoditas akan mengalami otomatisasi masif," tegasnya.
Ia memaparkan data Reuters Institute: penggunaan media sosial untuk berita di AS naik 6 poin persentase pasca-inagurasi 2025, bahkan menyalip televisi untuk pertama kalinya. Konsumsi video sosial melonjak dari 52 persen (2020) menjadi 65 persen (2025). Fenomena newsfluencer juga makin dominan, di AS sekitar 22 persen responden mengaku mengonsumsi berita dari podcaster populer, sementara di Prancis kreator muda seperti Hugo Travers menjangkau 22 persen populasi di bawah 35 tahun lewat YouTube dan TikTok.
Ia juga menyoroti krisis kepercayaan publik: hanya 40 persen audiens global percaya berita hampir setiap saat, sementara 58 persen mengaku khawatir tak mampu membedakan kebenaran dari misinformasi daring angka ini memuncak hingga 73 persen di Amerika Serikat dan Afrika.
Namun Yehu Wangsajaya menekankan sisi positif: riset menunjukkan model AI justru punya bias kualitas, mengutip sumber jurnalistik otoritatif 5 kali lebih sering dibanding konten media sosial biasa, dengan 47 persen kutipan AI berasal dari sumber jurnalistik. "Jurnalis di tahun 2030 dituntut menulis karya orisinal, investigatif, dan analitis yang tak bisa direplikasi mesin, agar tetap jadi rujukan utama algoritma," ujarnya.
Mengutip studi London School of Economics (LSE) Generating Change terhadap 100 lebih organisasi berita di 46 negara, ia menyebut 85 persen jurnalis sudah bereksperimen dengan alat AI generatif, dan 73 persen meyakini GenAI membuka peluang positif. Namun pekerjaan jurnalis junior yang sebatas menyalin siaran pers atau merangkum berita rutin dinilai paling rentan tergantikan. "Jurnalis yang menolak menggunakan AI akan digantikan oleh jurnalis yang menggunakan AI, bukan oleh mesin itu sendiri," tegasnya, sembari mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi deepfake, Liar's Dividend, dan pentingnya berpegang pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2025 tentang Pedoman Penggunaan AI dalam Karya Jurnalistik.
"Jurnalis Kalimantan Timur harus mulai membangun strategi resiliensi sejak sekarang, bukan menunggu disrupsi itu benar-benar datang," pesan Sang Jenderal Bersahaja di hadapan jajaran pengurus dan anggota PJI Kaltim.

Amanah, Bukan Sekadar Kehormatan
Dalam sambutannya, Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menegaskan bahwa jabatan dalam organisasi bukanlah gelar kehormatan semata, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab penuh. Ia mengingatkan seluruh jajaran PJI Kaltim untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, bekerja profesional, menjaga independensi dan martabat profesi, serta tetap kompak di bawah bimbingannya.
"PJI bukan sekadar organisasi. PJI rumah bagi jurnalis dan wadah untuk membangun profesionalisme, integritas, serta menjaga marwah pers di bawah bimbingan Ketua Umum PJI," jelasnya.
Kaltim, Panggung Strategis Indonesia
Hartanto Boechori menggarisbawahi posisi strategis Kalimantan Timur bagi masa depan bangsa, terlebih dengan hadirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). PJI Kaltim diharapkan mengambil peran konstruktif - bukan alat kekuasaan, melainkan kekuatan pers yang kritis, profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Siap Bekerja, Siap Menjaga Marwah
Ketua DPD PJI Kaltim, Jerison Togelang, menyatakan kesiapannya mengemban amanah organisasi dan merajut soliditas seluruh anggota PJI se-Kalimantan Timur. "Dari Kalimantan Timur, semangat Persatuan Jurnalis Indonesia kita kuatkan. Kami siap bekerja, membangun organisasi, dan menjaga marwah pers sesuai arahan Ketua Umum PJI," ujarnya mantap.
Langkah Baru dari Bumi Etam
Pengukuhan dan pelantikan DPD PJI Kaltim periode 2026–2030 ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda babak baru sekaligus perekat tali persaudaraan keluarga besar PJI di seluruh Indonesia. Kehadiran orasi ilmiah dari Sang Jenderal Bersahaja tentang disrupsi jurnalisme menegaskan bahwa tantangan pers ke depan tak hanya soal soliditas organisasi, tetapi juga kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan.
Dari Samarinda, PJI Kaltim melangkah. Langkah membangun jurnalis profesional. Langkah menjaga integritas tanpa kompromi. Langkah menegakkan marwah pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Dirgahayu 28 tahun PJI. PJI, Penegak Pilar Demokrasi," demikian dipekikkan anggota PJI Kaltim di penutupan acara.