Nustar TV
nusautaratv.
com, Balikpapan - Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 diselenggarakan di kota Balikpapan pada Kamis (12/2/2026).
Forum ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi dan sinergi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di wilayah timur Indonesia, yaitu P2DD se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian penguatan agenda P2DD nasional di awal tahun 2026 ini dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh pimpinan daerah serta perangkat daerah terkait.
Adapun pejabat yang hadir secara daring diantaranya Pj Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Drs Katsul Wijaya, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Drs. H Tohar.
Sementara itu, peserta yang hadir secara luring, Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.
Rakorwil tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji.
Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk memperluas digitalisasi pada transaksi strategis daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, serta layanan publik.
"Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik kepada masyarakat," ujarnya melalui siaran pers, Jum'at (13/2/2026).
Kegiatan Rakorwil dirangkaikan dengan pelaksanaan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas SDM daerah, serta memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dalam mewujudkan ETPD.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan P2DD, penerapan kanal pembayaran digital terus didorong sebagai enabler perluasan ETPD yang inklusif.
"Digitalisasi telah terbukti mendorong pertumbuhan kemandirian fiskal daerah di wilayah Kalimantan. Pada tahun 2025, perluasan kanal digital untuk layanan PDRD telah mencapai 95 persen dan mampu meningkatkan realisasi PDRD sebesar 17,66 persen," jelasnya.
Rakorwil yang diselenggarakan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program dan target P2DD tahun 2026 antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk prioritas implementasi pada sektor-sektor unggulan daerah untuk mendorong Asta Cita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada pelaksanaan Rakorwil P2DD Timur 2026 menekankan beberapa prioritas pengembangan TP2DD 2026 sejalan dengan arahan Rakornas/Rakorpusda P2DD 2025.
Pertama, penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting.
Kemudian, pengkinian roadmap dan rencana aksi serta percepatan belanja melalui Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah Daerah, dan
Selanjutnya, penguatan sinergi kebijakan fiskal melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, serta penguatan peran BPD dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.
TP2DD Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mereplikasi best practices dalam perluasan ETPD dengan menentukan langkah-langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
