NusaUtaraTV, Balikpapan - Sekolah Negri untuk tingkatan SMP dan SMK/SMA serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi aspirasi warga dalam reses masa sidang pertama tahun 2023 anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Sandy Ardian di RT 67 Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Kota, Minggu (19/3/2023) sore.
Salah satunya adalah Taufiq Hidayatullah warga setempat yang menyampaikan aspirasi itu dimana ia mengeluhkan minimnya sekolah SMP maupun SMK yang ada di kawasanya.
"Contoh anak saya, zonasi di sekolah favorit itu minim, Padahal jika ditarik lurus itu masuk salah satunya di SMP 22, tapi faktanya juga tidak masuk, padahal anak saya berprestasi," akunya saat diberikan kesempatan untuk berbicara.
Maka, salah satu langkah agar tetap bersekolah adalah sekolah swasta, kendati demikian sekolah swasta kata dia masih diragukan kualitasnya.
"Sedangkan kami ingin generasi muda ini punya persaingan untuk kedepannya," ujarnya.
Sementara itu, Joko Supangat salah satu warga yang mengikuti reses tersebut mengharapkan adanya dibangun satu sekolah SMP Negri di kawsan Karagg Rejo.
"Biar warga karang Rejo tidak sekolah di tempat yang jauh," tuturnya.
Beda halnya dengan Mahyunita, warga setempat yang berprofesi sebagai ojol dan singel parents yang memiliki tiga orang buah hati. Dia mengeluhkan susahnya untuk mendaftarkan diri sebagai Keluarga Miskin (Gakin) yang nantinya akan ia gunakan untuk melanjutkan pendidikan anak.
"Saya punya tiga orang anak, dan masuk swasta. Tentu disini butuh biaya lebih, sedangkan saya hanya ojol yang penghasilan gak menentu," akunya.
Masalah sekolah negri untuk tingkat SMP maupun SMA/SMK bukan hanya merupakan masalah warga Kelurahan Karang Rejo saja, melainkan hampir semua kawasan di kawasan Balikpapan Tengah.
Pada tahun lalu dalam agenda reses di kawasan yang di ikuti awak media ini di tahun lalu, masalah itu selalu saja aja yang menyuarakanya.
Sandi Ardian saat diwawancarai media menyebutkan hanya ada dua sekolah SMP Negri di Balikpapan Tengah yakni SMPN 1 dan SMPN 22. Sementara itu untuk yang setingkat diatasnya hanya ada SMAN 1.
"Yang menjadi kendala di Balikpapan Tengah itu adalah lahan, butuh lahan dua hektar untuk membangun sekolah di sini (Balikpapan Tengah)," jelasnya.
Dengan jumlah sekolah yang tidak sebanding itu, dia mengaku apa yang menjadi kekhawatiran dari peserta reses itu juga menjadi kekhawatiran dirinya yang juga merupakan warga Balikpapan Tengah.
Maka, selaku Dapil Balikpapan Tengah yang bermitra dengan Dinas Pendidikan ia berusaha untuk memperjuangkan lahan agar bisa di bangun sekolah negri di kawasan Balikpapan Tengah.
"Kendalanya lahan, makanya tadi saya tanya ada gak lahan sebesar dua hektare untuk di bangun sekolah, kalo tidak ada maka kami caru di tempat yang terdekat, mungkin ada di daerah Sumber Rejo yang masih memungkinkan. Nah pemerintah fokus di situ," ungkapnya.
Kendati demikian untuk pembangunan sekolah baru merupakan solusi jangka panjang yang tentu butuh waktu tidak sebentar.
"Maka untuk jangka pendeknya ya penambahan Rombel (Rombongan Belajar, red) di dua sekolah Negri yang masuk untuk warga Balikpapan Tengah," sebutnya.
Selain itu, kata dia yang menjadi keluhan adalah terkait kualitas sekolah swasta di Kota Balikpapan, "ada yang bagus tapi mahal," imbuhnya.
"Jadi disini pemerintah harus proaktif ke sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya," harapnya.
Berkaitan dengan biaya di sekolah swasta, dia menyoroti pengadaan seragam sekolah gratis yang menurutnya justru terkesan tidak tepat.
"Saya loh, anggota dewan juga dapat itu (seragam sekolah gratis) untuk anak saya. Seharusnya mungkin bisa di filter kemudian bisa di subsidikikan ke sekolah, baik memperbaiki, atau mensubsidi," tutupnya. (
Rie)
