Pemprov Kaltim Akan Serahkan Pengelolaan Pajak STNK, Syukri Wahid : Pemkot Wajib Fasilitasi Samsat

NusaUtaraTV, Balikpapan - Anggota Bapemperda DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan sudah pernah menyampaikan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan dengan ada nya Undang undang ini, berarti mencabut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pada media Jumat (27/01/2023).

“Nota penjelasan Wali Kota Balikpapan sudah pernah disampaikan tahun 2022 lalu, yaitu peraturan daerah hubungan keuangan antara pusat dan daerah, diantaranya mengatur tentang pajak daerah jadi satu,” jelas Syukri Wahid.

Menurut Syukri, UU HKPD nomor 1 tersebut wajib menjadi satu Perda dan bukan hanya sekedar revisi pajak hiburan, tapi semua ketentuan yang baru harus ada di dalam perda tersebut.

“Jadi bukan sekedar revisi saja pajak hiburan itu, tapi ya semua ketentuan yang baru ya harus ada dalam perda itu,” tegas Syukri.

Syukri menegaskan, ada juga pelimpahan pajak baru yang berkaitan dengan Provinsi, yaitu yang akan diserahkan oleh Pemprov Kaltim yaitu Pajak STNK, maka dari itu menurut Syukri, Pemkot Balikpapan harus menyiapkan seluruh fasilitas nya.

“Nah karena adanya wacana pajak STNK akan dilimpahkan ke Pemkot Balikpapan, untuk itu Pemkot harus menyediakan seluruh faslitas nya,” ungkap Syukri.

Syukri pun berharap, sebelum pelimpahan tersebut benar benar dilakukan oleh Pemprov Kaltim, harus nya Pemkot Balikpapan sudah menyiapkan seluruh sarana prasana seprti kantor sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) dengan skema pembagian 65 persen untuk pemkot Balikpapan dan 35 persen untuk pemprov Kaltim.

“Pastinya saya berharap, sebelum pelimpahan beberapa pajak dari pemprov Kaltim ke Pemkot Balikpapan, sarpras nya harus sudah disiapkan terlebih dahulu,” tutup Syukri. (Rie)