Nustar TV
nusautaratv.
com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan pemerintah kota.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus untuk memastikan program yang dijalankan berjalan sesuai rencana.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan LKPJ akan dikaji secara menyeluruh sebelum disusun dalam bentuk rekomendasi.
“LKPJ ini akan kami telaah secara menyeluruh dan hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pembahasan LKPJ mencakup berbagai aspek, mulai dari capaian pembangunan hingga pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Laporan tersebut juga menjadi instrumen evaluasi untuk melihat efektivitas program yang telah dilaksanakan pemerintah kota.
Penyampaian LKPJ sendiri merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam proses pembahasan, DPRD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap substansi yang disampaikan.
Hasil dari pembahasan tersebut akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Melalui pembahasan LKPJ, DPRD menegaskan perannya dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan.
Proses ini juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
