Nustar TV
nusautaratv.
com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan mengambil langkah cepat menindaklanjuti laporan nelayan terkait rusaknya bagan tancap di perairan Manggar yang diduga akibat ditabrak kapal yang melintas di jalur pelayaran.
Melalui Komisi III DPRD Balikpapan, lembaga legislatif tersebut memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan nelayan serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, Senin (9/3/2026).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri mengatakan rapat tersebut digelar sebagai upaya DPRD menjembatani aspirasi nelayan sekaligus mencari kejelasan terkait kapal yang diduga menabrak bagan milik nelayan.
Menurutnya, para nelayan sebelumnya datang ke DPRD untuk menyampaikan keluhan karena hingga kini belum diketahui kapal mana yang bertanggung jawab atas kerusakan alat tangkap tersebut.
"Nelayan datang ke DPRD karena bagan tancap mereka diduga ditabrak kapal yang melintas di jalur pelayaran. Sampai sekarang belum diketahui kapal mana yang menabrak. Karena itu kami meminta KSOP membantu menelusuri kapal yang melintas di lokasi tersebut," urai Yusri.
Ia menjelaskan bahwa identifikasi kapal yang melintas sebenarnya dapat dilakukan melalui sistem pemantauan lalu lintas kapal Vessel Traffic Service (VTS) serta data navigasi pelayaran yang mencatat aktivitas kapal di perairan Balikpapan.
"Jalur pelayaran itu berada dalam pengawasan navigasi. Mudah-mudahan melalui data tersebut bisa diketahui kapal mana yang melintas di lokasi kejadian," jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa dari beberapa kejadian yang disampaikan nelayan, dua kasus telah dilaporkan secara resmi dan menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut.
"Ada beberapa kejadian yang disampaikan nelayan, namun yang kami tindaklanjuti dalam rapat ini dua laporan yang masuk secara resmi," imbuhnya.
Selain membahas penelusuran kapal yang diduga menabrak bagan, DPRD juga menyoroti pentingnya penataan jalur pelayaran di perairan Balikpapan agar aktivitas kapal tidak mengganggu nelayan yang memasang bagan di kawasan pesisir.
Bagi Yusri, kejelasan pengaturan jalur pelayaran diperlukan untuk memastikan aktivitas transportasi laut dan kegiatan nelayan dapat berjalan secara aman dan tertib.
"Kami ingin jalur kapal itu jelas sehingga nelayan yang bekerja di laut tetap terlindungi dan aktivitas pelayaran juga dapat berjalan dengan baik," tegasnya.
DPRD Balikpapan pun membuka kemungkinan untuk menggelar pembahasan lanjutan setelah data kapal dari KSOP dan pihak navigasi diperoleh, sehingga persoalan yang dialami nelayan dapat menemukan solusi yang jelas.
