https://nusautaratv.com/
Tutup Menu
29 Apr 2026 | Dilihat: 1106 Kali

Usai Sidak THM dan Restoran, Komisi II DPRD Balikpapan Siapkan Pengawasan Pajak ke Sektor PBB

noeh21
      
Nustar TV nusautaratv.com, Balikpapan - Setelah melakukan inspeksi lapangan terhadap restoran dan tempat hiburan malam, Komisi II DPRD Balikpapan berencana mengalihkan fokus pengawasan pajak ke sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
 
Langkah ini disiapkan pada pertengahan tahun karena PBB dinilai menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Ketua Komisi II Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, sidak sebelumnya memberi gambaran bahwa pengawasan langsung mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebab itu, pola serupa akan diterapkan pada sektor lain yang memiliki kontribusi besar terhadap kas daerah.
 
“Rencana kami Juni sampai Juli turun lagi. Fokus berikutnya PBB,” ujar Fauzi, Selasa (28/4/2026).
 
Ia menjelaskan, sektor PBB memiliki cakupan luas karena berkaitan dengan rumah tinggal, bangunan komersial, ruko, lahan usaha, hingga properti bernilai tinggi. Dengan banyaknya objek pajak tersebut, pembaruan data dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
 
Menurut Fauzi, pengawasan lapangan diperlukan untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi riil. Tidak menutup kemungkinan ada bangunan yang berubah fungsi, perluasan lahan, atau objek pajak baru yang belum masuk basis data.
 
Jika data tidak diperbarui secara berkala, potensi penerimaan daerah dikhawatirkan tidak tergarap maksimal. Karenannya, Komisi II meminta pemerintah kota menyiapkan peta objek pajak yang lebih akurat sebelum sidak dimulai.
 
Selain itu, DPRD juga ingin memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dalam pembayaran PBB, termasuk kemudahan akses pembayaran dan penyampaian informasi nilai tagihan.
 
Fauzi menilai sektor PBB memiliki karakter berbeda dengan pajak restoran atau hiburan karena menyangkut lebih banyak masyarakat umum. Maka, pendekatan pengawasan harus dibarengi edukasi agar tidak menimbulkan kebingungan.
 
“Kalau datanya rapi dan pelayanannya baik, masyarakat tentu lebih mudah memenuhi kewajibannya,” sebutnya.
 
Komisi II berharap pengawasan ke sektor PBB dapat memperkuat penerimaan daerah pada semester kedua tahun 2026 dan menjadi penopang tambahan menuju target PAD yang telah ditetapkan.
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas