Nustar TV
nusautaratv.
com, BALIKPAPAN - Penyusunan RKPD 2027 di Balikpapan tidak lagi soal menampung usulan, tetapi memilih mana yang harus dijalankan, dan mana yang harus dicoret.
Tekanan itu muncul setelah total kebutuhan program menembus sekitar Rp4 triliun, jauh di atas kemampuan anggaran daerah yang hanya sekitar Rp600 miliar.
Selisih besar ini membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan selain melakukan penyaringan ketat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyebut seluruh usulan akan dikaji ulang untuk menentukan program yang benar-benar prioritas.
“Yang paling penting dan mendesak itu yang kita jalankan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Kondisi ini sekaligus mengubah pendekatan perencanaan. Tidak semua kebutuhan bisa langsung diakomodasi, meskipun masuk dalam daftar usulan.
Artinya, sebagian program harus ditunda, bahkan berpotensi tidak masuk dalam rencana kerja tahun berjalan.
Sejumlah isu tetap berada di garis depan, seperti penanganan banjir, penurunan stunting, dan ketahanan energi. Ketiganya dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan tidak bisa ditunda terlalu lama.
Namun di saat yang sama, kebutuhan lain tetap mendesak mulai dari perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, hingga peningkatan layanan dasar.
Situasi ini membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas berbasis urgensi dan dampak, bukan sekadar pemerataan program.
Pemkot juga mempertimbangkan alternatif pembiayaan, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Namun skema tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan dalam waktu cepat.
Dengan kondisi tersebut, RKPD 2027 diproyeksikan menjadi dokumen selektif bukan daftar panjang program, melainkan hasil penyaringan dari berbagai kebutuhan yang bersaing dalam keterbatasan anggaran.
Di tengah tekanan ini, keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas akan menjadi penentu arah pembangunan Balikpapan ke depan.
