30 Mei 2023 | Dilihat: 209 Kali
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Raih Penghargaan Nasional Bidang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Proaktif
NusaUtaraTV, TENGGARONG - Penghargaan terkait penilaian indeks kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif terbaik kedua tingkat kabupaten se-Indonesia dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Momentum penganugerahan tersebut, Kepala LKPP Republik Indonesia Hendra Prihadi pada pelaksanaan rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tahun 2023, menyerahkan langsung penghargaan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi, di Hotel Westin Jakarta, pada Rabu, 24 Mei 2023.
Ditemui, Kabag BPBJ Kukar Aspianur Sandi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga meraih hasil terbaik yang diharapkan khususnya dalam penilaian indeks kinerja tata kelola pengadaan barang dan jasa proaktif tingkat nasional.
Menurutnya capaian tersebut adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan sebagaimana misi kesatu dari visi misi Kukar Idaman yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani.
Lebih lanjut, dirinya berharap kerja kolaborasi seluruh pihak sehingga meraih hasil yang diharapkan tersebut bisa terus dipertahankan, dan ditingkatkan kedepannya, karena menurutnya tidak ada sebuah capaian yang bisa diraih secara maksimal bila dikerjakan sendiri.
"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, terutama kepada Sekda Kukar, para asisten, rekan-rekan kepala bagian, subkoor dan kassubag di lingkungan Pemkab Kukar, sehingga Kabupaten Kukar meraih hasil yang diharapkan," ujar Aspianur Sandi di ruang kerjanya, Senin, 29 Mei 2023.
Ditambahkannya, dirinya juga mengapresiasi peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang telah ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem digitalisasi.
"Saat ini kita lagi mempersiapkan agar penilaian kita naik ke level empat, kita juga menghimbau kedepannya nanti tidak ada lagi OPD-OPD itu paket-paketnya yang offline (manual-red)," ungkap Aspianur Sandi.
Sementara itu, Hendrar Prihadi mengatakan ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian dalam memberikan penghargaan tersebut, salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022.
“Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 bernilai Baik, dengan skor lebih dari 70. Dan yang terpenting adalah Pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” ucap Hendrar Prihadi. (mrk/kss)