Nustar TV
nusautaratv.
com, Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima kunjungan kerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Balai Kota pada Jum'at (27/2/2026).
Adapun kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah untuk memastikan target pembangunan daerah berjalan dengan efektif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa peran BKN strategis dalam mengawal arah kebijakan daerah agar tetap selaras dengan prioritas nasional.
Ia menyebut, kunjungan BKN di Balikpapan bertujuan mempercepat realisasi visi-misi kepala daerah berjalan dengan baik.
"Kami ini kan seperti human resource development (HRD) di perusahaan yang harus memastikan asta cita Bapak Presiden bisa terwujud melalui pencapaian visi-misi," kata Zudan kepada media.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Balai kota, BKN bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program selama satu tahun terakhir.
Pembahasan dilakukan secara detail, mulai dari target yang telah ditetapkan hingga capaian konkret di lapangan.
"Kami tadi melakukan bedah visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta para kepala OPD. Dalam pertemuan terakhir, juga kami tanyakan targetnya sudah sampai di mana setahun ini? Dan apa saja yang sudah didapat?," jelasnya.
Adapun salah satu fokus utama yang dikaji adalah arah pembangunan Balikpapan sebagai kota global menuju Madinatul Iman. Menurut Zudan, konsep tersebut menuntut jaminan keamanan, ketertiban, serta rasa nyaman bagi masyarakat.
Ia menilai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) krusial dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan ruang publik tetap aman.
Selain aspek keamanan, evaluasi juga mencakup sektor sanitasi dan kebersihan lingkungan sebagai tolak ukur kualitas tata kelola kota. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI.
"Tadi juga dipertanyakan bagaimana sanitasi dan kebersihan lingkungan, seperti program yang dicanangkan Presiden, Gerakan Indonesia ASRI. Apakah di Balikpapan sudah bersih semua? Kemudian bagaimana lingkungannya, sampah-sampahnya. Itu yang tadi kita cek," tuturnya.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Zudan menilai kinerja Pemkot Balikpapan menunjukkan tren positif. Ia melihat komitmen OPD dalam menerjemahkan program strategis ke dalam aksi nyata, baik pada pelayanan publik, penegakan ketertiban, maupun pengelolaan lingkungan.
"Hasilnya positif. Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa selain evaluasi program, pembahasan juga mencakup kebutuhan penambahan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kebutuhan formasi baru terutama muncul di sektor pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
"ASN itu ada batasan regulasi. Sehingga, tidak boleh menyimpang dari aturan," kata Bagus.
Pemkot, lanjutnya, akan tetap mengikuti mekanisme resmi dalam pengajuan formasi, baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menambahkan, BKN membuka ruang koordinasi bagi daerah yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk untuk guru mata pelajaran tertentu maupun dokter spesialis.
"Kami diperbolehkan berkoordinasi dengan BKN, termasuk terkait PPPK guru dan tenaga kesehatan. Namun semuanya tetap dalam koridor regulasi. Karena itu kami diminta aktif berkomunikasi agar tidak keliru dalam menetapkan kebijakan atau meluncurkan program baru," ucapnya.
Melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara Pemkot dan BKN, diharapkan setiap kebijakan strategis, kebutuhan formasi ASN, hingga pelaksanaan program prioritas dapat terkoordinasi secara tepat, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
