NusaUtaraTV.Com, BALIKPAPAN - Polresta Balikpapan memastikan tidak ada kasus begal yang terjadi maupun dilaporkan di wilayah kota. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial dan memunculkan kekhawatiran di masyarakat.
Kapolresta Balikpapan,Kombes Pol Jerrold H.Y Kumontoy, S.I.K,. M.Si, menegaskan sejumlah peristiwa yang viral dan dinarasikan sebagai aksi pembegalan tidak sesuai dengan fakta hasil penyelidikan.
"Perlu kami sampaikan secara resmi bahwa kejadian-kejadian yang selama ini membawa opini seolah-olah terjadi begal di Balikpapan sebenarnya tidak seperti yang masyarakat kira. Berdasarkan data yang kami miliki, tidak ada kasus begal yang dilaporkan di wilayah Balikpapan," kata Jerrold kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Salah satu peristiwa yang sempat ramai diperbincangkan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9, Balikpapan Utara - seorang pria membawa senjata tajam yang sempat dinarasikan publik sebagai pelaku begal. Setelah diselidiki, polisi memastikan kejadian itu tidak berkaitan dengan pembegalan sama sekali.
"Setelah dilakukan pendalaman, ternyata kejadian itu tidak terkait begal. Yang bersangkutan merupakan seseorang yang diduga mengalami gangguan mental sehingga narasi yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan," jelas Jerrold.
Dalam satu hingga dua hari ke depan, Polresta Balikpapan berencana merilis hasil pengungkapan sejumlah kasus lain yang selama ini menjadi sumber kebingungan dan spekulasi di masyarakat.
"Nanti kami akan merilis beberapa kasus yang menjawab kebingungan atau distorsi informasi yang selama ini berkembang," ujarnya.
Jerrold mengajak warga lebih teliti sebelum menerima atau menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut isu keamanan.
"Kami mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tuturnya.
Polresta Balikpapan berkomitmen memberikan informasi akurat kepada publik guna mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu.
