Nustar TV nusautaratv.
com, Balikpapan - Kodam VI/Mulawarman menegaskan kesiapannya dalam mendukung inisiatif pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang positif di Kalimantan Timur. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi dengan Premanisme, di mana pertemuan berlangsung pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Ruang Yudha Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan.
Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), dan dihadiri oleh beberapa pejabat dari Kemenko Polhukam, termasuk Brigjen TNI Haryadi dan Kolonel Arm Themy Usman, serta para pejabat daerah lainnya seperti Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, dan Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. H. M. Sabilul Alif.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menekankan bahwa tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas telah mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat perkembangan investasi. “Sebanyak 51,5 persen isu di kawasan industri bersumber dari ormas, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan investasi di wilayah ini,” ujarnya.
Mengikuti hasil rakor sebelumnya, telah disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani isu premanisme dan ormas yang mengganggu ketentraman masyarakat dan investasi, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan stabilitas yang sehat bagi dunia investasi.
Wakapolda Kaltim menambahkan bahwa Polda Kaltim telah membentuk satgas internal yang terdiri dari 330 personel yang telah aktif menjalankan Operasi Pekat Mahakam II dengan total 423 kegiatan sejak 1 hingga 9 Mei 2025.
Kaban Kesbangpol Prov. Kaltim, Sutadi, S.Sos., M.M., juga menjelaskan bahwa dari 3.468 ormas terdaftar sejak 2007, hanya 931 yang masih aktif, dan Pemprov Kaltim terus memberikan pembinaan kepada ormas melalui dialog, pelatihan, dan mediasi guna mengurangi potensi konflik serta menciptakan ormas yang produktif dan berwawasan kebangsaan.
Kodam VI/Mulawarman menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Polda Kaltim, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait, untuk menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme yang mengganggu keamanan demi terjaganya ketertiban masyarakat dan mendukung pembangunan nasional di Kalimantan Timur.
