NusaUtaraTV, Balikpapan - kemacetan lalu lintas kerap terjadi di Kota Balikpapan. Pertambahan jumlah kendaraan yang belum sepenuhnya didukung penambahan kapasitas jalan, turut menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas.
Maka, Pemerintah Kota Balikpapan merencanakan pelebaran jalan di sekitar Jalan MT Haryono. Lokasi itu, kerap menjadi salah satu titik macet.
Dalam rapat yang digelar di ruang rapat II Balai Kota Balikpapan, Selasa (9/5/2023), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan mengumumkan pelaksanaan tiga proyek infrastruktur di Jalan MT Haryono tahun ini.
Diproyeksikan menelan anggaran Rp27 miliar dari APBD Kota Balikpapan, dua dari tiga proyek itu adalah pelebaran jalan.
Kepala DPU Kota Balikpapan Rita mengatakan proyek pelebaran jalan yakni di depan Hotel Sejati dan PDAM dengan anggaran masing-masing Rp 4 miliar.
“Sisanya Rp19 miliar untuk proyek drainase di depan Living Plaza,” ungkapnya.
Pengerjaan proyek pelebaran jalan itu kini dalam tahap sosialisasi. Proyek dijadwalkan berlangsung selama 240 hari dengan menargetkan penanganan sepanjang 6,3 Kilometer (Km).
Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan Muhaimin menambahkan pelaksanaan proyek akan berlangsung malam hari, mengingat Jalan MT Haryono ruas jalan utama di Kota Balikpapan.
“Supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, pekerjaan-pekerjaan ini kami upayakan banyak dilakukan malam hari,” ungkapnya.
Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecale mengatakan DPRD selalu menyetujui anggaran proyek yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau itu untuk kepentingan orang banyak, berapa pun anggarannya kami pasti setuju,” ujarnya, saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (9/4/2023).
Namun kata dia, yang terpenting target atau sasarannya jelas.
“Contohnya, tahun sekian sudah tidak ada lagi banjir. Itu targetnya, bukan target rampungnya,” tambahnya.
Maka, ia meminta perlu ada target konkret dari pelaksanaan proyek. Apalagi Balikpapan adalah pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Targetnya kan ada 3 juta penduduk akan masuk, dan belum juga terjadi perpindahan sudah macet,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah kota lanjut dia, perlu punya Blue Print untuk mengatasi persoalan itu. Dan DPRD tentu akan mengawasi.
“Dan jangan sampai mengorbankan masyarakat,” pungkasnya. (
Rie)
