DPRD Balikpapan Gelar Paripurna Bahas Pandangan Umum Fraksi Terkait Nopen LKPJ Tahun 2022

NusaUtaraTV, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran (TA) 2022, di DPRD Balikpapan, Senin (22/5/2023).

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan. Masing-masing Budiono, H Sabaruddin Panrecalle dan Subari. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Balikpapan Muhaimin dan segenap jajarannya.

Tujuh Fraksi DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terkait kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan selama tahun 2022.

Salah satu persoalan yang dibahas ketujuh fraksi yakni terkait sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa APBD Kota Balikpapan tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp600 miliar.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menjelaskan, rapat paripurna kali ini menjawab nota penjelasan wali kota terkait dengan LKPj tahun anggaran 2022. Yang disampaikan melalui pandangan umum tujuh fraksi.

Kemudian, tanggapan dan masukan dituangkan dalam pandangan umum masing-masing fraksi.

“Tahapan berikutnya, wali kota harus menjawab pertanyaan, tanggapan dan sanggahan dan sebagainya, melalui tanggapan pandangan umum. InsyaAllah dijawab melalui paripurna juga,” katanya.

Sementara itu, tahapan terakhir fraksi kembali memberikan pandangan akhir sebagai rekomendasi kepada eksekutif terkait pelaksanaan LKPj 2022.

Terpisah, Muhaimin mengatakan, rapat paripurna kali ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan dan masukan legislatif terhadap kegiatan LKPj 2022.

“Nanti ada tahapan berikutnya, kami akan menjawab pandangan fraksi-fraksi.

Setelah itu tentunya akan menjadi catatan dan evaluasi. Prosesnya masih ada dua tahapan, jawaban wali kota dan pandangan akhir fraksi-fraksi,” ujar Muhaimin, ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan, apa saja yang telah menjadi catatan ketujuh fraksi akan menjadi perhatian bagi eksekutif, sehingga tidak terulang lagi tahun 2023.

“Contohnya Silpa yang besar. Kemudian ada beberapa progres beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) tertentu yang memang serapannya (anggaran) tidak sampai 50 persen. Misalnya untuk merealisasikan pengadaan lahan,” katanya.

Adapun Silpa APBD Pemkot Balikpapan tahun anggaran 2022 mencapai sekitar Rp600 miliar.

Ia menjelaskan, ada dua kategori Silpa. Yakni Silpa positif yang biasanya terkait dengan penghematan.

Sementara Silpa negatif biasanya dikarenakan ada pekerjaan atau program OPD yang tidak terselesaikan atau tidak maksimal.

“Kemarin juga ada tambahan Silpa dari dana kurang salur. Jadi yang memperbanyak bisa juga seperti itu.
Jadi kalau Silpa banyak Rp600 miliar berarti kinerjanya tidak baik, enggak juga,” imbuhnya.

Menurutnya, pengadaan lahan yang dilaksanakan pemerintah cenderung alot prosesnya, sehingga sering menjadi perhatian.

“Karena membebaskan lahan memang tidak mudah. Prosesnya, mekanismenya, harus jelas dan pasti. Perlu dilakukan secara hati-hati,” ungkapnya.

Namun, ia memastikan bahwa progres infrastruktur fisik akan menjadi perhatian dan catatan, agar bisa diperbaiki, masa depan.

Yang kedua, lanjut Muhaimin, DPRD juga membahas soal fungsi pengawasan kegiatan eksekutif yang diharapkan bisa berjalan maksimal, bukan hanya diserahkan kepada konsultan, tapi juga melibatkan DPRD.

“Selain itu dibahas pula terkait koordinasi antara OPD yang perlu menjadi perhatian,” katanya.(Rie)