Ardiansyah Tekan Disnakertrans Balikpapan Serap Tenaga Lokal dalam Proyek Pengerjaan IKN

NusaUtaraTV, Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan didorong agar melakukan terobosan dan inovasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan para pencari kerja di Kota Beriman untuk dapat mengisi kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan.

Hal itu disampaikan Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)-Perindo yang diwakili anggota DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan 2022.

“Pemuda-pemuda Kota Balikpapan harus bisa mengisi Ibu Kota Negara yang baru, IKN. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia, Red) itu penting,” ujar Ardiansyah, ditemui di DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/6/2023).

Menurutnya perlu peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK), baik dari sisi kualitas maupun kuantitas agar mampu menyerap lebih banyak generasi muda untuk terjun dalam dunia kerja dan akhirnya dapat memanfaatkan kesempatan kerja di Balikpapan maupun IKN.

“Jadi ditingkatkan pelatihannya, anggarannya juga ditingkatkan lagi. Kan anggaran tenaga kerja begitu-begitu saja, naikkan lah yang signifikan,” ungkapnya.

Dengan demikian, ada bukti nyata kinerja Disnaker Kota Balikpapan dalam upaya membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga Balikpapan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Selain itu, Fraksi Gabungan PPP-Partai Perindo juga disebutnya cukup vokal terkait kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di Balikpapan Tengah yang saat ini minim, bahkan belum ada SMP.

“Salah satunya lahan di Puskib itu. Cobalah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar bisa dihibahkan ke Kota Balikpapan,” katanya.

Ia mendorong pemanfaatan lahan tersebut, sebelum masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi selesai.

“Jangan lagi dikatakan bahwa lahan itu diserahkan ke pihak ketiga. Akhirnya sampai 12 tahun terakhir, gak kelar juga sampai sekarang,” imbuhnya.

Menurutnya lokasi tersebut sangat tepat bila dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang mendambakan lingkungan sekolah dekat tempat tinggalnya.

“Lobi lah, kan itu fungsi pemerintah daerah. Lalu bikin sekolah terpadu, jangan dibikin mal,” pungkasnya. (Rie)