05 Juni 2023 | Dilihat: 168 Kali
Danpos Anggana Lanal Balikpapan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltim Bahas Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2022
noeh21
    

NusaUtaraTV, Balikpapan - Bertempat di Gedung Utama (B) DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Danpos Anggana Lanal Balikpapan, Kapten (P) Imam Mashuri, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ke-18 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (05/06/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, S.E, M.Si., mengatakan, rapat Paripurna kali ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



PAda kesempatan yang sama, Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim mengatakan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika dan materi yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Laporan pertanggungjawaban sudah sesuai semua dan sudah diperiksa oleh BPK dan semua lengkap, maka dari itu kami bacakan laporannya pada hari ini,” ujar Sri Wahyuni. 



Lebih lanjut, Sri menjelaskan, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp5,382 Triliun dengan direalisasi sebesar Rp7,790 Triliun atau 144,72% dengan uraian sebagai berikut Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp753,79 Miliar dapat direalisasi sebesar Rp723,73 Miliar atau 96,01% ; Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp3,024 Triliun dapat direalisasi sebesar Rp5,605 Triliun atau 185,35% ; Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp828,90 Miliar dapat direalisasi sebesar Rp824,10 Miliar atau 99,42% ; Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp738,56 Miliar dapat direalisasi sebesar Rp599,55 Miliar atau 81,18% ; Dana Penyesuaian (DID) ditargetkan sebesar Rp37,16 Miliar dapat direalisasi sebesar 100% ; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp12,74 Miliar dapat direalisasi sebesar Rp17,14 Miliar atau 134,55%.

Sri Wahyuni berharap setelah pembahasan secara menyeluruh, Dewan Yang Terhormat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 ini untuk selanjutnya di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Rie)